Warga meminta sistem keamanan lingkungan diperkuat, terutama pada malam hari. Mereka juga menginginkan perbaikan infrastruktur jalan dan tambahan alat kesehatan di posyandu atau posbindu.
Seluruh aspirasi warga itu untuk memperkuat penyusunan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. DPRD Jakarta juga didorong agar lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Permintaan dan keinginan warga disampaikan selama masa reses anggota Dewan. Hasilnya kemudian disampaikan dalam rapat paripurna tentang Penyampaian Laporan Hasil Reses Ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Tahun Anggaran 2025 (Reses Ke-4 Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jakarta Periode Tahun 2024-2029), Senin (1/12/2025).
Terdapat 24.215 usulan dari masyarakat. Jumlah ini meningkat dibandingkan masa reses sebelumnya dengan 18.904 usulan.
Dalam bidang pemerintahan, pertanahan, dan ketertiban umum, warga mengharapkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) diperkuat. Ini terutama pengamanan pada malam hari agar tercipta lingkungan yang lebih aman, tertib, dan kondusif.
Wilayah dimaksud antara lain Gang Betet Dalam Tanah Sereal, RW 010 Cempaka Baru, Jalan Kemajuan Petukangan Selatan, Kampung Jembatan Penggilingan, dan Jalan Muara Angke Pluit.
”Pasti kami dorong apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, aspirasi dari teman-teman ketika turun reses agar ditambahkan dalam penyusunan program,” kata Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah pada Selasa (2/12/2025).
Warga juga mengharapkan peningkatan kualitas infrastruktur. Hal itu seperti pengaspalan, pelebaran jalan, peninggian jalan di sejumlah lokasi, hingga perbaikan jalan rusak ataupun bergelombang.
Sebagai contoh, pada 27 Oktober lalu, rombongan Pemprov Jakarta meninjau jalan beda ketinggian di Jalan Inspeksi Kali Duri, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara. Pekerjaan jalan itu tak tuntas sejak tahun 2016 sehingga membahayakan pengguna jalan.
Saat reses, banyak pula permintaan tambahan lahan pemakaman dan mempermudah layanan pemakaman yang sudah gratis. Warga membutuhkan pelayanan cepat, layak, dan tanpa hambatan administratif.
Hal ini tak lepas dari krisis lahan makam yang mendera Jakarta. Data menunjukkan 69 dari 80 TPU penuh sehingga hanya melayani pemakaman tumpang.
Lahan yang tersisa bahkan diperkirakan hanya cukup untuk tiga tahun ke depan berdasarkan asumsi rata-rata 100 jenazah dimakamkan setiap hari.
Selain itu, warga mengharapkan tambahan alat kesehatan di posyandu dan posbindu. Mereka membutuhkan kursi roda, alat bantu dengar, tongkat bantu jalan, popok bagi warga lansia dan anak balita. Warga juga ingin disediakan meja dan bangku pelayanan, timbangan digital, tensimeter, alat cek gula darah, dan alat pemeriksaan sederhana lainnya.
Ima menambahkan, persoalan biaya operasional, kebutuhan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA), dan nasib korban kebakaran Jatipulo di Jakarta Barat juga jadi catatan. Satu per satu kebutuhan warga akan diusulkan agar bisa segera dipenuhi.
Sebelumnya, kebakaran melanda 50 rumah di Jalan Pelita VIII, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat, pada Minggu (16/11/2025) sore. Sebanyak 14 warga terluka akibat tersengat listrik dalam insiden tersebut.
Api dipicu oleh putusnya kabel ground steel wire pada jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV. Terdata sebanyak 350 jiwa dari 100 keluarga mengungsi ke posko darurat di Lapangan Taman Jati, RT 011 RW 004 Jatipulo.
Anggota DPRD Jakarta, Abdul Aziz, mengingatkan lagi tanggung jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam kebakaran lantaran belum ada bantuan kepada warga terdampak.
”Pak RW bilang ternyata sampai sekarang belum. Masih banyak tahapan yang dilalui dan sebagainya. Warga saat ini masih tidur di mushala, masjid, dan rumah keluarga. Bahkan, sebagian tinggal jauh dari Jatipulo karena tak punya uang untuk sewa,” kata Aziz.
Aziz berharap Gubernur Jakarta Pramono Anung bisa langsung turun tangan agar kehidupan warga bisa cepat pulih.
Kota layak huni
Pramono dalam acara Sosialisasi Anti Korupsi dan Peringatan Hari Ayah Nasional Tahun 2025 di Jakarta pada Selasa pagi mengutarakan berbagai hal untuk membuat Jakarta layak huni.
Perlindungan perempuan dan anak, misalnya. Hingga akhir November 2025, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Jakarta menerima 1.096 aduan. Kasus kekerasan terhadap anak mencapai 56 persen. Kebanyakan pelaku ialah ayah kandung atau ayah tiri.
Problem tersebut, kata Pramono, hendaknya menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Tidak hanya sekadar lewat kegiatan seremonial, tetapi mewujud nyata di lapangan.
”Saya yakin sekarang Jakarta mudah-mudahan tidak hanya dipandang dengan kerasnya hidup, tetapi menjadi semakin lembut, semakin ramah, orang juga bisa mendapatkan kenyamanan hidup di Jakarta,” tutur Pramono.
Politisi PDI-P itu mencontohkan sejumlah taman buka 24 jam, perpustakaan bisa dikunjungi hingga pukul 22.00 WIB, begitu juga museum-museum. Upaya itu dilakukan untuk memberikan ruang bagi warga menyalurkan energi dengan baik.
Pemprov Jakarta juga terus menambah cakupan ruang terbuka hijau (RTH). Sedikitnya akan ada 300 taman kecil di perumahan, RT/RW, kerja sama dengan swasta atau pihak ketiga, dan lain-lain.
”Saya yakin ini akan menjadi tempat-tempat orang Jakarta untuk bisa berinteraksi,” ujar Pramono. [Kompas.id]
